Ancaman Pidana Bagi Pembuat Keterangan Palsu

40
Ketum LPKN Republik Indonesia saat di Gedung DPR/MPR 04/03/2020

Sahabat Pemerhati (Rumusan Masalah )- Ada satu kasus, A sedang bertengkar dengan B, tetapi B tidak melakukan gerakan fisik seperti memukul. Karena sakit hati dengan B, A kemudian berencana melapor ke polisi dengan melaporkan bahwa ia telah dipukul. Supaya menguatkan laporannya A membuat benturan sebagai-olah B lah yang melakukan hal tersebut, padahal B tidak melakukan sesuatu? Apakah B dapat dituntut?

Penjelasan Lengkap :

Terkait dengan kejadian yang Anda alami, tentukan memang hal yang diajukan oleh A tidak terjadi, maka ada perdebatan yang dapat dikenakan terhadap orang yang memberikan keterangan palsu yang diatur dalam Bab IX tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang- Undang-Undang Pidana   (“KUHP”), b arang siapa pun dalam keadaan di mana undang-undang memutuskan meminta keterangan di atas sumpah atau menerima hukum sesuai dengan yang , dengan sengaja memberi keterangan di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, Tujuh tahun yang khusus ditunjuk untuk itu .

  1. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad yang memuat persyaratan dari tindak lanjut tersebut adalah:
  2. Suatu ketentuan undang-undang yang menghendaki suatu keterangan di bawah sumpah atau yang berkaitan dengan hukum;
  3. Pemberian keterangan palsu dan ditujukan untuk kepalsuannya itu.

Soenarto juga mengutip sebuah putusan Hoge Raad, 25 Juni 1928, yang mengutip sebuah pernyataan palsu, mengulas sebagian dari pernyataan itu tidak benar, terkecuali jika ini adalah mencari rupa sehingga dapat menghasilkan apa yang tidak sengaja disediakan untuk memberikan keterangan palsu. Dengan demikian, A tidak perlu memberikan pernyataan palsu sehingga berakibat hukum B dapat dipidana, karena dengan melakukan itu sebaliknya A dapat dipidana karena memberikan keterangan palsu.

Mengenai apakah B dapat dituntut atau tidak, pada dasarnya, asas yang berlaku dalam hukum pengadilan adalah geen straf zonder schuld (tiada pembunuhan tanpa kesalahan). Jadi, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh B, B tidak akan dipidana. Terkait hal ini, semuanya akan dibuktikan melalui pengadilan pembuktian di pengadilan.

Dasar hukum :

 

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73);
  2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

 

Egar Mahesa, S.H

Ketua Umum LPKN Republik Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here