Anggaran Dasar LPKN Republik Indonesia

112

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

( L P K N – R I)

 

BAB I

ORGANISASI

PASAL 1

 

Nama, Waktu dan Kedudukan :

 

(1)   Organisasi ini bernama Lembaga Pemerhati  Khusus Nasional,

Disingkat L P K N;

(2)   L P K Ndidirikan Pada tanggal 10 Juni 2019 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;

(3)   L P K N berkedudukan di  Kota Palu dan dapat dibentuk Perwakilannya

di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

 

PASAL 2

Asas dan Tujuan

 

(1)   L P K N berasaskan Pancasila;

(2)   L P K N bertujuan untuk melanjutkan pembangunan Negara kesatuan Republik Indonesia,

mewujudkan masyarakat aman, sentosa, adil, makmur dan sejahtera, material dan spiritual

berdasarkan Sendi-Sendi Pancasila dan UUD 1945 Serta Garis Besar Haluan Negara.

(3)   L P K N menjadi Lembaga Pusat Pemerhati Berskala Nasional dan Internasional.

 

PASAL 3

Status dan Sifat

 

(1)   Status L P K N adalah lembaga Independen dan berbentuk perkumpulan;

(2)   L P K N bersifat terbuka dan Tertutup tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama,

golongan  serta latar belakang sosial politik dan berbasis sosial kemasyarakatan;

(3)   L P K N memiliki sifat mandiri dalam perjuangan, militan, persaudaraan, patriotik, inovatif,

kreatif, solutif dan kepemimpinan yang berwibawa serta mempunyai komitmen yang tinggi

terhadap  perjuangan bangsa dan negara.

 

 

 

 

 

 

PASAL 4

Visi dan Misi

 

  • L P K N memiliki “Five Vision For NKRI”, yakni :

 

  1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (Good Public Governance), demi kedaulatan, kesejahteraan dan keadilan yang makmur

bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, adil,

makmur, dan sejahtera secara merata aman dan sentosa;

  1. Mewujudkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia, serta

terbentuknya karakter generasi masyarakat Indonesia yang memiliki iman yang kuat,

mental yang baja, dan memiliki budi pekerti yang luhur agar dapat menjadikannya sebagaibenteng kokoh dari niat dan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai

cita-cita Pancasila.

 

2). Dalam mewujudkan Visi organisasi, L P K N mempunyai Misi untuk menciptakan

aparaturnegara Yang bersih, berwibawa dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme dalam kehidupan berbangsadan bernegara, atau mewujudkan

“Five Vision For NKRI”, yakni:

  1. Mendorong Pemerintah agar dapat mengelola kekayaan alam Indonesia secara benar danmemiliki keberpihakan kepada rakyat dalam pengelolaan dimaksud sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat.

 

3). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Bumi dan air

dankekayaanalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat.

 

PASAL 5

Nilai-Nilai Dasar Dalam menjalankan Visi dan Misinya

 

L P K N dilandasi dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut :

 

(1)         Kemanusian;

(2)         Anti kekerasan;

(3)         Non diskriminasi;

(4)         Keadilan;

(5)         Kesetaraan gender;

(6)         Kerelawanan;

(7)         Demokratis,

(8)         Tertutup/Rahasia;

(9)         Perlindungan hak asasi manusia,Advokasi.

(10)       Militan dan patriotik.Wajib Bela Negara.

(11)        Pemerhati Korupsi dan Pencegahan

(12)        Pemerhati Advokat & Hak Asasi Manusia

(13)        Pemerhati Lingkungan Hidup & Pencegahan.

(14)        Pemerhati Penggunaan Lalulintas Jalan Raya.

(15)        Pemerhati Terorisme & Pencegahan.

(16)        Pemerhati Pendidikan & Pemberdayaan.

(17)        Pemerhati Perempuan & Anak Serta Pemberdayaan.

(18)        dll.

 

PASAL 6

Program dan Kegiatan

 

  • L P K N memiliki program-program pokok yang dilakukan oleh Komando dan Departemen departemen dalam tubuh organisasi sebagai wujud partisipasi pelaksanaan misi demi

pencapaian visi organisasi. Komando dan Departemen-departemen dimaksud, berikut fungsi prioritasnya masing-masing antara lain meliputi :

 

  1. Departemen Pemerhati Korps Komando NKRI (DEP KKO NKRI)
  2. Mewujudkan pola tindakan preventif dalam upaya pencegahan suatu tindakan pidanayang berkaitan dengan KKN, atau hal-hal yang dapat merongrong keamanan, kestabilandan keselamatan Negara dan Bangsa;
  3. Menuju sasaran percepatan dan keakuratan pencegahan atas kasus-kasus yang telahdiduga merupakan tindakan pidana;
  4. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang nyaman, aman, tentram dan damai;
  5. Mewujudkan pertahanan dan keamanan Negara;
  6. Menciptakan stabilitas di dalam pertahanan keamanan Negara;
  7. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  8. Mengawasi, menindak dan melaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (Tertinggi)

setiap anggota atau pengurus yang menyalahi atau melanggar AD/ART sesuai denganaturan yang diterapkan Lembaga.

  1. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara.
  2. Seminar Wawasan Kebangsaan dan Intelijensia

 

  1. Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga
  2. Melakukan keselarasan langkah, visi dan misi antar lembaga-lembaga swadaya

masyarakat,lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah;

  1. Melakukan kerjasama antar kelembagaanUntukmemperkuat organisasi,meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakatmaupun dalam proses penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia;
  2. Melakukan kerja samadan hubungan yang baik dengan semua lapisan masyarakatuntuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terwujud masyarakat yang aman, nyaman dan damai dalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

  1. Departemen Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Melakukan Pendampingan Khusus.
  3. Melakukan Kordinasi Khusus Kepimpinan Pusat.

 

  1. Departemen Pemerhati Etika Profesi Aparatur Negara / LSM / Wartawan

 

  1. Melakukan publikasi dan memberikan informasi yang akurat, lugas dan

bertanggung jawab kepada masyarakat agar terwujudnya rasa damai di lingkungan

Masyarakat, berbangsa dan bernegara;

  1. Membangun perluasan jaringan informasi di berbagai bidang yang diperlukan

masyarakat sampai ke pelosok negeri;

  1. Mendukung kesetaraan bangsa Indonesia dalam tatanan kehidupan internasional

di era globalisasi, serta mendukung terwujudnya ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

  1. Menjadi corong informasi dalam bekerjasama dengan pihak media massa dan

mempertanggungjawabkannya.

  1. Mengawasi dan menginvestigasi kinerja aparatur negara / LSM / Wartawan yang

melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dan menyimpang dari

aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaganya dan undang-undang

yang telah ditetapkan Negara.

 

  1. Departemen Pemerhati Sosial/ Penyakit Masyarakat ( Pekat )

 

  1. Mengawasi dan menginvestigasi peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di masyarakatterutama tentang masalah sosial dan penyakit masyarakat.

Peduli dengan apa yang terjadi di masyarakat dan mencegah sesuatu yang bias

mengancam masyarakat dengan melakukan investigasi dan kerjasama dengan pihak

terkait.

  1. Membantu masyarakat apabila terjadi tindakan dari orang-orang yang tidak

bertanggung jawab.

 

  1. Departemen Pemerhati  Cyberspace
    1. Mengawasi dan menginvestigasi peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di masyarakatterutama tentang cyber di media sosial;Bekerjasama dengan ahli-ahli IT untuk mencerdaskan anak bangsa melalui diklat-diklat kepada anak-anak sekolah mahasiswa dalam hal teknologi informasi, guna menghadapiperang asimetris pada era masa kini;
    2. Membangun network bersama aparat di sistem kerjasama dan menguatkan sistem socialdari gangguan internal dan eksternal ( ipoleksosbudhankam);
    3. Menggali informasi dari level masyarakat yang paling bawah melalui teknologi IT untukmenjaga kedaulatan NKRIMenjadi penyeimbang dan penyelaras segala bentuk keilmuan teknologi Khususnya Cyber space pada era sekarang dan masa yang akan datang.

 

  1. Departemen Pemerhati Ekonomi& UMKM
  2. Ikut berperan aktif dalam pengawasan dan investigasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Mengakomodir dan melakukan investigasi setiap ada laporan dari masyarakat apabila adapenyimpangan dari kebijakan ekonomi Pemerintah.
  4. Selalu memonitor setiap perkembangan ekonomi baik Nasional maupun Internasional agardapat informasi yang seimbang sehingga bisa mengantisipasi apabila ada kejadian yangtidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.
  5. Mendorong adanya kedaulatan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara melalui

pendekatan ekonomi kerakyatan;

  1. Mendorong masyarakat untuk membangun badan-badan usaha mandiri dalam

mengwujudkan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara;Melakukan kerjasama dengan badan-badan usaha, baik badan usaha milik pemerintah

maupun swasta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

  1. Departemen Pemerhati Budaya dan Aliran Kepercayaan Masyarakat

 

  1. Menjaga dan mempromosikan Budaya bangsa di seluruh pelosok Nusantara ke dunia Internasional.
  2. Bekerjasama dengan pihak terkait untuk saling mengawasi budaya Asing dan alirankepercayaan yang ada di Indonesia.

 

  1. Departemen Pemerhati Politik dan Keamanan ( Polkam )
    1. Mengikuti dan mengawasi perkembangan suhu Politik dan situasi Keamanan NKRI.
    2. Bekerjasama dan melakukan tindakan dengan pihak terkait apabila ditemukan

kejadian-kejadian yang bisa mengganggu dan mengancam kedaulatan NKRI;

 

  1. Departemen Pemerhati Logistik&

 

  1. Tanggap Darurat atau Siaga Bencana.
  1. Departemen Pemerhati Pelayanan dan Perlindungan Konsumen

 

  1. Bekerjasama dengan perusahaan Pemerintah ataupun Swasta untuk memberikan

penyuluhan tentang Pelayanan terbaik terhadap Konsumen.

  1. Memonitor dan mengawasi setiap tindakan yang dapat merugikan Konsumen;

 

  1. Departemen Pemerhati Pendampingan Korban Kekerasan
  2. Membantu dan mendampingi korban kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Memonitor dan menginvestigasi setiap ada kejadian korban kekerasan yang terjadi di Indonesia;

  1. Memonitor dan berperan aktif membantu perkembangan peristiwa korban kekerasan baik terjadi di Indonesia maupun di dunia Internasional;

 

  1. Departemen Pemerhati Khusus Pertahanan Darat, Laut dan Udara

 

  1. Bekerjasama dengan TNI dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI

dari ancaman negara lain;

 

  1. Departemen Pemerhati Perlindungan Anak dan Wanita
  2. Membantu dan melindungi para anak dan wanita yang menjadi korban pelecehan ataupun kekerasan;
  3. Melakukan pengawasan dan investigasi apabila ada peristiwa yang korbannya anak dan wanita;
  4. Membantu dan ikut melindungi anak-anak sebagai generasi muda agar tumbuh

dan berkembang sewajarnya sehingga bisa menjadi tumpuan orang tua ,

bangsa dan negara;

  1. Memperlakukan dan melindungi anak dan wanita dengan sebaik-baiknya;
  2. Seminar dan Kerjasama dalam Pencegahan Kekerasan.

 

  1. Departemen Pemerhati Lingkungan Hidup dan Satwa
  2. Bekerjasama dengan masyarakat dan Pemerintah dalam menjaga dan

melestarikan lingkungan hidup dan satwa –satwa langka ataupun satwa lainnya;

  1. Melakukan investigasi apabila ada pelanggaran yang berhubungan dengan perusakanlingkungan hidup dan penangkapan/penyiksaan/penjualan satwa-satwa yang dilindungi negara;
  2. Melakukan pengawasan tentang kebijakan pemerintah tentang lingkungan hidup dan satwa yang merugikan bangsa dan negara;

 

  • Dalam pelaksanaan pokok-pokok program, L P K N melaksanakan kegiatan utama

sebagai berikut :

  1. Melakukan investigasi dan pemantauan secara aktif terhadap kinerja penyelenggara negara, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif;
  2. Melakukan advokasi atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme dan tindak pidana khusus lainnya, serta melaporkan kepada institusi penegak hukum dan mengawal tindak lanjutnya sesuai dengan mekanisme kerja;
  3. Melakukan promosi, publikasi dan menyebarluaskan informasi secara aktif

terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan L P K N, termasuk memberikan masukan, saran dan pendapat kepada lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk perbaikan sistim dan kinerja aparatur negara;

  1. Memberikan edukasi kepada masyarakat dan aparatur negara untuk membangun

kembali karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;

  1. Membentuk sumber daya manusia yang profesional di bidang investigasi dan

pemantau dengan menempatkan anggota di seluruh wilayah kerja pemerintah, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif;

  1. Mengembangkan organisasi dengan membentuk dan memperkuat perwakilan-perwakilandi daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia;
  2. Membangun dan memperkuat jaringan kerja dengan lembaga-lembaga pemerintah,

lembaga penegak hukum, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun dengankelompok-kelompok masyarakat lainnya.

 

PASAL 7

Ikrar, Tekad, Semboyan,

 

Salam dan Lagu Ikrar, tekad, semboyan “Berani Untuk Benar Dan Senyap”, Salam dan lagu perjuangan L P K N diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi / Lembaga.

 

PASAL 8

Lambang dan Atribut

 

(1)   L P K N mempunyai lambang yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

(2)   L P K N memiliki atribut yang merupakan identitas organisasi, berupa :

  1. Pataka, Panji-panji;
  2. Kartu Tanda Anggota (KTA);
  3. Stempel DPP, DPD dan DPC/ atau sebutan lain sesuai Peraturan Organisasi;
  4. Papan nama kantor;
  5. Banner;
  6. Kop surat;
  7. Amplop;
  8. Lencana dan kelengkapan lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran
  9. Rumah Tangga/PO atau PERLA

 

BAB II

KEANGGOTAAN

PASAL 9

Status Keanggotaan

  • Anggota L P K Nadalah warga negara yang setia kepada negara kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

(2)   Keanggotaan L P K N terdiri dari :

  1. Anggota biasa adalah individu yang mendaftar menjadi anggota dan telahmemenuhi persyaratan menjadi anggota L P K N;
  2. Anggota Luar Biasa adalah anggota yang memiliki loyalitas dan dianggap berjasa terhadap organisasi, yang sudah menjadi anggota sekurang-kurangnyaselama 1 (satu) tahun; termasuk Anggota Khusus dari TNI/POLRI dan ASN.
  3. Anggota kehormatan adalah individu yang diminta dan/atau direkomendasikan

 

 

menjadi anggota L P K N dengan mempunyai posisi, jabatan dan profesi tertentuuntuk mendukung dan memperkuat keberadaan organisasi.

 

PASAL 10

Syarat Keanggotaan Anggota L P K N

 

Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Warga negara Indonesia;
  2. Setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
  3. Tidak sedang tersangkut kasus tindak kejahatan dan/atau sedang menjalankan hukuman pidana atas tindak kejahatan yang dilakukannya. Menyatakan secara tertulis kesedian menjadi anggota dan bersedia mematuhi seluruh peraturan organisasi.

 

PASAL 11

Hak dan Kewajiban Anggota

 

(1)   Anggota L P K N memiliki hak-hak sebagai berikut :

  1. Hak berbicara dan hak suara Masing masing Pimpinan daerah;
  2. Hak memperoleh informasi, data dan dokumentasi dalam kegiatan L P K N;
  3. Hak melaksanakan dan/atau terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan L P K N;
  4. Hak memperoleh fasilitasi program, kegiatan dan pengembangan jaringan

dalam kegiatan L P K N, Hak memperoleh dukungan, pembelaan dan mediasi penyelesaiansengketa dalam kegiatan L P K N;

  1. Hak pembelaan diri secara lisan maupun tulisan dalam hal terjadi pelanggaran anggaran

dasar dan peraturan organisasi;

 

(2)   Anggota L P K N memiliki kewajiban sebagai berikut :

 

  1. Tunduk dan patuh pada AD/ART, peraturan organisasi dan keputusan-keputusan Pimpinan L P K N;
  2. Membayar uang administrasi pendaftaran anggota dan iuran lainnya yang ditetapkan untukkebutuhan organisasi dan anggota sendiri;
  3. Melaksanakan kegiatan L P K N yang menjadi agenda dan program organisasi;
  4. Menyampaikan informasi dan perkembangan kegiatan L P K N kepada Dewan PimpinanCabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat secara berkala;
  5. Membuka akses informasi, data dan dokumentasi apabila diperlukan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Pusat dalam pelaksanaan kegiatan L P K N;
  6. Menyampaikan secara tertulis laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan yang difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Cabangdan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat;
  7. Menghadiri musyawarah atau rapat-rapat yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerahdan/atau Dewan Pimpinan Pusat.

 

PASAL 12

Mekanisme Penerimaan Anggota

  • Mengajukan surat permohonan tertulis menjadi anggota L P K N kepada Sekretariat

Dewan Pimpinan Pusat L P K N dengan melampirkan Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota dan Surat pernyataan kesanggupan untuk tunduk dan taat pada AD/ART, Kode Etik dan peraturan organisasi lainnya;

  • Calon anggota yang memenuhi syarat akan diverifikasi;
  • Anggota yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi dapat disahkan menjadi anggota L P K N oleh Dewan Pimpinan Pusat L P K N.

 

 

PASAL 13

Hilangnya Status Keanggotaan

 

Anggota L P K N kehilangan status keanggotaannya apabila :

  1. Mengundurkan diri;
  2. Meninggal dunia;
  3. Diberhentikan sebagai anggota.

 

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

PASAL 14

Struktur organisasi

 

L P K N terdiri dari, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang memiliki penjabaran susunan kepengurusan secara teratur dan serasi mulai dari DPP, DPD hingga ke DPC atau Sejenisnya Yang tertuang dalam Peraturan Organsisasi (PO) agar memiliki garis koordinasi dan mempermudah pelaksanaan tugas masing-masing tingkatan pada organisasi.

 

PASAL 15

Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas

 

  • Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas terdiri dari

Pendiri organisasi dan/atau individu lainnya yang diangkat dan bersedia menduduki posisi tersebut di L P K N;

  • Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya

berjumlah 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan tiga orang anggota;

  • Dewan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas bertugas

dan berwenang memberikan nasihat, arahan, masukan dan rekomendasi-rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan strategis organisasi demi keberadaan, kemajuan dan perkembangan organisasi, yang lebih lanjutnya dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

PASAL 16

Dewan Pimpinan Pusat

 

  • Dewan Pimpinan PusatL P K N, terdiri dari Presiden Exsekutif (Ketua Umum), Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,Bendahara Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, beberapa Direktur dan Pembantu sub tugas Direktur;
  • Dewan Pimpinan Pusat L P K N bertindak mewakili organisasi secara Nasional,

baik internal maupun eksternal sebagai penanggung jawab organisasi di tingkat Nasional;

  • Dewan Pimpinan Pusat L P K N untuk pertama kali dipilih dan angkat oleh pendiri

dan selanjutnya Kepemimpinanya diatur Secara Insitusi Sifatnya Mengikat,dan berlaku selamanya dan berwenang penuh, yang bersifat Permanen ;

  • Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Dewan Pimpinan Pusat L P K N dapat menyusun Struktur Organisasi, baik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, serta mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Cabang, selain itu berwenang pula untuk mengangkat dan memberhentikan staf Kesekretariatan maupun tenaga administrasi lainnya di DPP L P K N sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi.
  • Jabatan Tertinggi Organisasi atau Lembaga adalah Presiden Exsekutif, yang bersifat Tunggal dan memiliki Kekuasaan Khusus atas kebijakan Organisasi, yang harus di jalankan semua elemen Organisasi.

 

PASAL 17

Dewan Pimpinan Daerah

 

  • Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua DPD, Wakil Ketua DPD, Sekretaris DPD,

Bendahara DPD, Wakil Sekretaris DPD, Wakil Bendahara DPD, beberapa Kepala Divisi DPD dan Pembantu sub tugas Kepala Divisi sebagaimana susunan Struktur Organisasi DPP agar dapat terjalin garis koordinasi yang serasi sesuai tupoksinya masing-masing; (Sesuai Kebutuhan Pusat,sebagai Otoritas Tertinggi.

  • Dewan Pimpinan Daerah L P K N bertindak mewakili organisasi di tingkat Provinsi

baik internal maupun eksternal sebagai penanggung jawab organisasi di tingkat Provinsi;

  • Dewan Pimpinan Daerah L P K N diangkat dan diberhentikan oleh Dewan

Pimpinan   Pusat L P K N ;

  • Pengurus devenitif Dewan Pimpinan Daerah dilantik oleh Dewan Pimpinan

Pusat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;

  • Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Dewan Pimpinan Daerah L P K N dapat

mempedomani dan menempatkan calon kepengurusan di tingkat Provinsi sesuai struktur organisasi sebagaimana ditetapkan organisasi, dan mengusulkan calon kepengurusan dimaksud ke pihak DPP untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepengurusan di tingkat Provinsi, serta memiliki pula kewenangan untuk mempekerjakan dan memberhentikan staf pada Kesekretariatan maupun tenaga administrasi lainnya, yakni staf yang tidak termasuk dalam struktur organisai sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi di Provinsi,dengan Kordinasi DPP Selaku Otoritas Tertinggi.

PASAL 18

Dewan Pimpinan Cabang

 

  • Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari Ketua DPC, Wakil Ketua DPC, Sekretaris DPC,

Bendahara DPC, Wakil Sekretaris DPC, Wakil Bendahara DPC, beberapa Kepala Bidang DPC dan Pembantu sub tugas Kepala Bidang sebagaimana susunan Struktur Organisasi DPP dan DPC yang juga bertujuan agar dapat terjalin garis koordinasi yang serasi sesuai tupoksinya masing-masing;

  • Dewan Pimpinan Cabang L P K N bertindak mewakili organisasi di tingkat

Kabupaten/Kota baik internal maupun eksternal sebagai penanggung jawab organisasi di tingkat Kabupaten;

  • Dewan Pimpinan Cabang L P K N diangkat dan diberhentikan oleh Dewan

Pimpinan Pusat L P K N;

  • Pengurus devenitif Dewan Pimpinan Cabang dilantik oleh Dewan Pimpinan Daerah

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;

  • Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Dewan Pimpinan Cabang L P K N dapat mempedomani dan menempatkan calon kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai struktur organisasi sebagaimana ditetapkan organisasi, dan mengusulkan calon kepengurusan dimaksud ke pihak DPP untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota, serta memiliki pula kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan staf Kesekretariatan, yakni staf yang tidak termasuk dalam struktur organisai, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi di Kabupaten/Kota.

 

PASAL 19

Tugas, Wewenang dan Hak Dewan Pimpinan Pusat

 

(1)   Dewan Pimpinan Pusat memiliki tugas sebagai berikut :

  1. Melakukan koordinasi serta memfasilitasi Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang beserta anggota dengan cara memberikan program kerja, petunjuk teknis pelaksanaan, SOP maupun bentuk fasilitas lainnya yang dapat disinkronkan dengan kebutuhan organisasi;
  2. Menginformasikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan L P K N kepada seluruh komponen organisasi L P K N;
  3. Bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua asset milik L P K Ndan mempertanggungjawabkannya dalam Musyawarah Besar dan Rapat Kerja Nasional L P K N ; Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan dan keuangan  L P K N dalam Musyawarah Besar dan Rapat Kerja Nasional;
  4. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang merumuskan

program dan melakukan penggalangan pendanaan untuk kegiatan L P K N;

  1. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang melakukan peran politik dan kebijakan strategis Atas Ijin DPP yang berkaitan advokasi isu-isu korupsi, kolusi nepotisme dan tindak pidana khusus lainnya;
  2. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang memfasilitasi penyelesaian sengketa secara internal maupun eksternal dalam kegiatan L P K N;
  3. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabangmelakukan pembelaan terhadap anggota di dalam maupun di luar pengadilan, apabila timbul resiko dari

kegiatan L P K N.

 

(2)   Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang sebagai berikut :

  1. MewakiliL P K N sebagai organisasi baik internal maupun eksternal secara Nasional;
  2. Mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara, Direktur dan koordinator Divisi Hukum maupun Komisi Kode Etik Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
  3. Mengadakan kerjasama, perjanjian atau perikatan dengan pihak lain dalam

pelaksanaan program dan kegiatan L P K N;

  1. Menagih biaya-biaya yang harus dibayarkan anggota dan/atau Dewan Pimpinan Daerah maupun Cabang sesuai dengan peraturan dan ketentuan organisasi;

Menerima dan mengkaji laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang secara

tertulis dapat dilaporkan oleh setiap Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan

Pimpinan Cabangyang telah menjalankan program dan kegiatan L P K N sesuai tingkatannyamasing-masing;

  1. Menerima informasi, data, dan dokumentasi dari Dewan Pimpinan Daerah maupun

Dewan Pimpinan Cabang dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan L P K N;

Merancang dan menetapkan Program Kerja mulai dari tingkat DPP hingga ke tingkat DPD

dan DPC secara Top down Sistem dan memberikan peluang kepada pihak DPD dan

DPC     untuk mengusulkan program kerja sesuai tingkatannya secara Bottom Up Siystem;

  1. Membuat dan menetapkan Uraian Tugas sebagaimana dibentuk dan dijabarkan

demi   pencapaian visi dan misi maupun tujuan organisasi;

Menetapkan Standart OperatingProsedure (SOP) dan keputusan-keputusan organisasi L P K N lainnya yang diberlakukan di tingkat DPP, DPD maupun DPC demi pencapaian goal dan target program kerja.

(3)   Dewan Pimpinan Pusat memiliki hak sebagai berikut :

  1. Memperoleh hak-hak normatif ketenagakerjaan, seperti gaji, tunjangan, penghargaan,
  2. cuti dan asuransi sesuai kemampuan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi terutama bagi staf L P K N yang bertugas di Dewan Pimpinan Pusat secara struktural organisatoris maupun yang tidak masuk dalam struktur organisasi;
  3. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas, sarana, prasarana dan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan L P K N;
  4. Memberikan masukan dan kritikan demi kemajuan organisasi;
  5. Mengikuti dan Membuat Program pendidikan, bimtek dan pelatihan maupun seminar-seminar untuk pengembangan sumberdaya manusianya;
  6. Difasilitasi oleh organisasi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi;
  7. Didelegasikan untuk mewakili organisasi dalam acara-acara kenegaraan dan acara/iven lainnya yang digeler pihak ketiga lainnya, yang mana pendelegasiannya dapat disesuaikan dengan standard sumberdaya manusia yang ditentukan organisasi;
  8. Memperoleh hak-hak secara kodrati yang melekat pada diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi manusia.

 

 

PASAL 20

Tugas, Wewenang dan Hak Dewan Pimpinan Daerah

 

  • Dewan Pimpinan Daerah memiliki tugas sebagai berikut :

 

  1. Menjalankan program dan kegiatan L P K N sehari-hari di tingkat Provinsi;
  2. Menginformasikan secara tertulis dan langsung atas perkembangan pelaksanaan program kerja dan kegiatan L P K N di tingkat Provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat;
  3. Mengangkat dan memberhentikan staf kesekretariatan Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka menjalankan program kerja dan kegiatan L P K N di tingkat Provinsi;
  4. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi anggota dalam pelaksanaan program dan kegiatan L P K N di tingkat Provinsi dengan mempedomani Program Kerja dan SOP pelaksanaan Program Kerja yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat;
  5. Bertanggungjawab menjaga dan memelihara semua asset milik L P K N di tingkat Provinsi dan mempertanggungjawabkannnya kepada Dewan Pimpinan Pusat L P K N
  6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program secara tertulis dan langsung atas kegiatan dan keuangan L P K N kepada Dewan Pimpinan Pusat;
  7. Merumuskan program dan kegiatan secara Bottom Up System dan mengusulkannya kepada pihak Dewan Pimpinan Pusat untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan guna memajukan organisasi di tingkat Provinsi;
  8. Melakukan penggalangan pendanaan untuk kegiatan L P K N di tingkat Provinsi dengan mempedomani Peraturan PerUndang-undangan maupun Peraturan Organisasi;
  9. Bersama Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusat melakukan peran politik dan kebijakan strategis yang berkaitan advokasi isu-isu korupsi, kolusi, nepotisme dan tindak pidana khusus lainnya;
  10. Bersama Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusatmemfasilitasi penyelesaian sengketa secara internal maupun eksternal dalam kegiatan L P K N;
  11. Bersama Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusatmelakukan pembelaan terhadap anggota di dalam maupun di luar pengadilan, apabila timbul resiko dari kegiatan L P K N.

 

  • Dewan Pimpinan Daerah memiliki wewenang sebagai berikut :

 

  1. Menjalankan program dan kegiatan L P K N sehari-hari di tingkat Provinsi;
  2. Menerima, melakukan koreksi dan mengkaji informasi atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan L P K N di tingkat Kabupaten/Kota dan memberitahukan sah dan belum sahnya informasi atas pelaksanaan program kerja tersebut agar benar sesuai SOP guna disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat;
  3. Melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik L P K N oleh Pengurus dan Anggota yang telah diputuskan Komisi Kode Etik L P K N tingkat Provinsi ke tingkat Pusat, serta mengusulkan pemberhentian anggota L P K NI kepada Dewan Pimpinan Pusat apabila melanggar AD/ART dan peraturan organisasi lainnya telah memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Anggota L P K N;
  4. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi anggota dalam pelaksanaan program dan kegiatan L P K N di tingkat Provinsi sesuai program kerja dan SOP pelaksanaan Program Kerja yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat;
  5. Bertanggungjawab menjaga dan memelihara semua asset milik L P K N di tingkat Provinsi dan mempertanggungjawabkannnya secara langsung kepada Dewan Pimpinan Pusat L P K N;
  6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan dan keuangan L P K N di tingkat Provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat secara langsung;
  7. Merumuskan program dan kegiatan yang sinkron dengan program kerja Nasional secara Bottom Up System dan mengusulkannya kepada pihak Dewan Pimpinan Pusat secara tertulis dan langsung untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan guna memajukan organisasi di tingkat Provinsi;
  8. Melakukan penggalangan pendanaan untuk kegiatan L P K Ndi tingkat Provinsi dengan mempedomani Peraturan PerUndang-undangan maupun Peraturan Organisasi;
  9. Bersama Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusatmelakukan peran politik dan kebijakan strategis yang berkaitan advokasi isu-isu korupsi, kolusi, nepotisme dan tindak pidana khusus lainnya;
  10. Bersama Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusatmemfasilitasi penyelesaian sengketa secara internal maupun eksternal dalam kegiatan L P K N;
  11. Bersama Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusatmelakukan pembelaan terhadap anggota di dalam maupun di luar pengadilan, apabila timbul resiko dari kegiatan L P K N.

 

(3)   Dewan Pimpinan Daerah memiliki hak sebagai berikut :

  1. Memperoleh hak-hak normatif ketenagakerjaan, seperti gaji, tunjangan, penghargaan, cuti dan asuransi sesuai kemampuan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi terutama bagi staf L P K N yang bertugas di Dewan Pimpinan Daerah secara struktural organisatoris maupun yang tidak masuk dalam struktur organisasi;
  2. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas, sarana, prasarana dan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan L P K N;
  3. Memberikan masukan dan kritikan demi kemajuan organisasi;
  4. Mengikuti pendidikan Khusus, bimtek dan pelatihan Materi Lewat Udara maupun seminar-seminar untuk pengembangan sumberdaya manusianya;
  5. Difasilitasi oleh organisasi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi;
  6. Didelegasikan untuk mewakili organisasi dalam acara-acara kenegaraan dan acara/iven lainnya yang digeler pihak ketiga lainnya, yang mana pendelegasiannya dapat disesuaikan dengan standard sumberdaya manusia yang ditentukan organisasi;
  7. Memperoleh hak-hak secara kodrati yang melekat pada diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi manusia.

 

 

PASAL 21

Tugas, Wewenang dan Hak Dewan Pimpinan Cabang

 

(1)   Dewan Pimpinan Cabang memiliki tugas sebagai berikut :

  1. Menjalankan program dan kegiatan L P K Nsehari-hari di tingkat Kabupaten/Kota;
  2. Menginformasikan secara tertulis perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan L P K Nkepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah setelah dikoreksi, dikaji, dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai SOP berdasarkan masukan Dewan Pimpinan Daerah guna disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat;
  3. Mengangkat dan memberhentikan staf kesekretariatan Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka menjalankan program kerja dan kegiatan L P K N di tingkat Kabupaten/kota;
  4. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi anggota dalam pelaksanaan program dan kegiatan L P K N di tingkat Kabupaten/Kota sesuai program kerja dan SOP yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah;
  5. Bertanggungjawab menjaga dan memelihara semua asset milik L P K N di tingkat Kabupaten/Kota dan mempertanggungjawabkannnya kepada Dewan Pimpinan Pusat L P K N melalui Dewan Pimpinan Daerah;
  6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan dan keuangan L P K N kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah;
  7. Merumuskan program dan kegiatan yang sinkron dengan program kerja Nasional secara Bottom Up System dan mengusulkannya kepada pihak Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah setelah disahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan guna memajukan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota;
  8. Melakukan penggalangan pendanaan untuk kegiatan L P K N di Kabupaten/Kota dengan mempedomani Peraturan PerUndang-undangan maupun Peraturan Organisasi;
  9. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat melakukan peran politik dan kebijakan strategis yang berkaitan advokasi isu-isu korupsi, kolusi, nepotisme dan tindak pidana khusus lainnya;
  10. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusatmemfasilitasi penyelesaian sengketa secara internal maupun eksternal dalam kegiatan L P K N;
  11. Bersama Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat melakukan pembelaan terhadap anggota di dalam maupun di luar pengadilan, apabila timbul resiko dari kegiatan L P K N

 

(2)   Dewan Pimpinan Cabang memiliki wewenang sebagai berikut :

  1. Mewakili L P K N sebagai organisasi baik internal maupun eksternal di Kabupaten/Kota;
  2. Menetapkan, mengangkat dan memberhentikan staf kesekretarian maupun tenaga administrasi lainnnya yang dipekerjakan di tingkat DPC L P K N sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi dengan mengedepankan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia setiap pekerja;
  3. Melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik L P K N oleh Pengurus atau Anggota yang telah diputuskan Komisi Kode Etik L P K Ntingkat Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi dan ke tingkat Pusat, serta mengusulkan pemberhentian anggota L P K N kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah apabila melanggar AD/ART dan peraturan organisasi lainnya telah memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Anggota L P K N;
  4. Mengadakan kerjasama, perjanjian atau perikatan dengan pihak lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan L P K N atas persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat yang disampaikan melalui Dewan Pimpinan Daerah;
  5. Menagih biaya-biaya yang harus dibayarkan anggota sesuai dengan peraturan dan ketentuan organisasi;
  6. Meminta laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara tertulis kepada Anggota/Staf sesuai Uraian Tugas dan SOP L P K N;
  7. Memperoleh informasi, data, dan dokumentasi dari anggota dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan L P K N dan melanjutkannya ke tingkat Provinsi dan Pusat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

 

(3)   Dewan Pimpinan Cabang memiliki hak sebagai berikut :

  1. Memperoleh hak-hak normatif ketenagakerjaan, seperti gaji, tunjangan, penghargaan, cuti dan asuransi sesuai kemampuan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi terutama bagi staf L P K N yang bertugas di Dewan Pimpinan Cabang secara struktural organisatoris maupun yang tidak masuk dalam struktur organisasi;
  2. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas, sarana, prasarana dan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan L P K N;
  3. Memberikan masukan dan kritikan demi kemajuan organisasi;
  4. Mengikuti pendidikan, bimtek dan pelatihan maupun seminar-seminar untuk pengembangan sumberdaya manusianya;
  5. Difasilitasi oleh organisasi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi;
  6. Didelegasikan untuk mewakili organisasi dalam acara-acara kenegaraan dan acara/event lainnya yang digeler pihak ketiga lainnya, yang mana pendelegasiannya dapat disesuaikan dengan standard sumberdaya manusia yang ditentukan organisasi;
  7. Memperoleh hak-hak secara kodrati yang melekat pada diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi manusia.

 

PASAL 22

Kewajiban

 

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang memiliki kewajiban sebagai berikut :

 

  1. Taat dan patuh terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan PerUndang-undangan lainnya yang berlaku di Republik Indonesia;
  2. Taat dan patuh terhadap Kode Etik dan Peraturan Organisasi;
  3. Menjalankan tugas kedinasan baik di kantor maupun di luar kantor secara bertanggungjawab dan tuntas dengan mengedepankan solusi atas masalah;
  4. Menghargai dan mengedepankan Hak Asasi Manusia orang lain dalam menjalankan tugas;
  5. Mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, golongan, suku, ras dan agama;
  6. Saling mengingatkan di antara sesama Pengurus ketika terjadi kekeliruan atau penyimpangan terhadap regulasi dalam menjalankan tugas organisasi;
  7. Tidak saling mempersalahkan di depan atasan tetapi dapat mempertanggungjawabkan semua konsekuensi tugas secara kolektif kolegial;
  8. Menjaga edifikasi kepengurusan organisasi secara berjenjang sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri sebelum dihargai oleh orang lain;
  9. Serius dan taat dalam menjalankan tata ibadah, nilai dan norma-norma keagamaan bagi masing-masing pengurus sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dengan mengedepankan rasa saling menghargai dan menghormati di antara sesama pengurus yang dapat ditoleransi sesuai situasi, kondisi;
  10. Kewajiban lainnya dapat diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Organisasi dan Peraturan Organisasi lainnya.

 

 

BAB IV

RAPAT-RAPAT

PASAL 23

 

Rapat Pengambilan Keputusan Organisasi

L P K N dilakukan melalui rapat-rapat sebagai berikut :

  1. Musyawarah Besar;
  2. Musyawarah Besar Luar Biasa;
  3. Rapat Kerja Nasional;
  4. Musyawarah Daerah;
  5. Rapat Kerja Daerah;
  6. Musyawarah Cabang;
  7. Rapat Kerja Cabang.

 

PASAL 24

Musyawarah Besar

 

  • Musyawarah Besar merupakan pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan sekali

dalam 5    (lima) tahun untuk :

  1. Membahas dan mensahkan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat selama 1 (satu) periode;
  2. Mengevaluasi program L P K N selama 1 (satu) periode;
  3. Merumuskan strategi kebijakan dasar L P K N;
  4. Menetapkan dan mensahkan perubahan AD/ART L P K N;
  5. Memilih dan mengangkat Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat.

 

  • Musyawarah Besar dihadiri oleh Anggota, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah ,

Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Penasihat serta dapat dihadiri oleh undangan;

  • Musyawarah Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah tambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang terdaftar sebagai peserta;
  • Keputusan Musyawarah Besar dianggap sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir;
  • Penetapan tempat, waktu, jumlah peserta, panitia pengarah dan panitia pelaksana Musyawarah Besar ditentukan dalam Dewan Pimpinan Pusatl dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dewan Penasihat.

 

 

PASAL 25

Musyawarah Besar Luar Biasa

 

  1. Musyawarah Besar Luar Biasa merupakan pengambilan keputusan yang diselenggarakan apabila terjadi pelanggaran AD/ART oleh anggota secara kolektif atau seluruh Dewan Pimpinan Pusat mengundurkan diri;
  2. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila telah dihadiri oleh setengah tambah 1 (satu) anggota L P K N;
  3. Musyawarah Besar Luar Biasa mengambil keputusan tentang :
    1. Menetapkan dan mensahkan dipertahankan atau pembubaran L P K N;
    2. Mensahkan perubahan AD/ART dan kebijakan dasar L P K N.

 

  1. Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Musyawarah Besar Luar Biasa karena pelanggaran AD/ART atau pengunduran diri Dewan Pimpinan Pusat, diatur sebagai berikut :
    1. Dewan Pimpinan Pusat mengundang seluruh anggota selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelanggaran AD/ART secara kolektif atau Dewan Penasihat mengundang seluruh anggota selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pengunduran diri Dewan Pimpinan Pusat untuk penyelenggara Musyawarah Besar Luar Biasa;
    2. Waktu dan tempat ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Penasihat L P K Nsebagai penyelenggaraan Musyawarah Besar Luar Biasa.

 

PASAL 26

Rapat Kerja Nasional

 

  1. Rapat Kerja Nasional merupakan pengambilan keputusan yang dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun untuk :
    1. Mengevaluasi dan mensahkan laporan pertanggungjawabkan Dewan Pimpinan PusatL P K N selama 1 (satu) tahun berjalan;
    2. Merumuskan dan merekomendasikan program-program yang menjadi agenda L P K N;
    3. Merumuskan dan merekomendasikan perubahan Standart Operating procedure (SOP) L P K Ndan peraturan organisasi lainnya;
  2. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Dewan Penasihat, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
  3. Rapat Kerja Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah tambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang terdaftar sebagai peserta;
  4. Keputusan Rapat Kerja Nasional dianggap sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir;
  5. Penetapan tempat, waktu, jumlah peserta, panitia pengarah dan panitia pelaksana Rapat Kerja Nasional ditentukan dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat.

 

PASAL 27

Rapat Kerja Daerah

 

  • Rapat Kerja Daerah merupakan pengambilan keputusan yang dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang untuk :
    1. Mengevaluasi dan mensahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan CabangL P K Nselama 1 (satu) tahun berjalan;
    2. Merumuskan dan merekomendasikan program-program yang menjadi agenda L P K N di daerah;
    3. Merumuskan dan merekomendasikan perubahan Standart Operating procedure (SOP) L P K N dan peraturan organisasi lainnya di daerah.
  • Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
  • Rapat Kerja Daerah dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah tambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang terdaftar sebagai peserta;
  • Keputusan Rapat Kerja Daerah dianggap sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir;
  • Penetapan tempat, waktu, jumlah peserta, panitia pengarah dan panitia pelaksana Rapat Kerja Daerah ditentukan dalam Rapat Dewan Pimpinan Daerah.

 

PASAL 28

Rapat Dewan Pimpinan Nasional

 

  1. Rapat Dewan Pimpinan Pusat merupakan pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh Dewan PimpinanPusat untuk melaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan L P K N secara Nasional yang sedang berjalan;
  2. Rapat Dewan Pimpinan Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh Ketua Umum Selaku Presiden Exsekutif, Wakil Ketua Umum, Sekjen, Wakil Sekjen, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan Kepala Departemen, apabila diperlukan dapat mengundang Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pakar dan/atau Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang;
  3. Penetapan tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Dewan Pimpinan Pusat ditentukan oleh Kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat L P K N Yang disetujui dan di Restui Oleh Presiden Exsekutif Selaku Pendiri dan Pejabat Tertinggi Lembaga.

 

PASAL 29

Rapat Dewan Pimpinan Daerah

 

  1. Rapat Dewan Pimpinan Daerah merupakan pengambilan keputusan yang diselenggarakan

oleh        Dewan  Pimpinan Daerah untuk melaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan sehari-hari L P K N di tingkat provinsi;

 

  1. Rapat Dewan Pimpinan Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Koodinator Divisi, apabila diperlukan dapat mengundang Dewan Penasihat dan/atau Dewan Pimpinan Pusat;

 

  1. Penetapan tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Dewan Pimpinan Daerah ditentukan oleh Sekretariatan Dewan Pimpinan Daerah L P K N.

 

PASAL 30

Rapat Dewan Pimpinan Cabang

 

  1. Rapat Dewan Pimpinan Cabang merupakan pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang untuk melaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehari-hari Dewan Pimpinan Cabang L P K N di daerah;

 

  1. Rapat Dewan Pimpinan Cabangdiselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koodinator Bidang, apabila diperlukan dapat mengundang Dewan Penasihat, Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat;

 

  1. Penetapan tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Dewan Pimpinan Cabang ditentukan oleh Sekretariatan Dewan Pimpina Cabang L P K N.

 

 

 

 

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ORGANISASI

PASAL 31

Sumber daya organisasi

Sumber daya L P K N terdiri dari :

(1)   Sumber daya manusia;

(2)   Sumber keuangan/finansial;

(3)   Sumbar daya lain.

 

 

 

 

PASAL 32

Sumber Daya Manusia

(1) .Sumber daya manusia adalah kemampuan L P K N baik berupa personil, relawan maupun

keahlian-keahlian yang dimiliki dan/atau dapat diakses dalam pelaksanaan

program-programL P K N;

(2)   Sumber daya manusia L P K NBerasal :

  1. Anggota L P K N;
  2. Individu dari anggota L P K N;
  3. Individu atau mitra jaringan L P K N.
  4. Ketentuan pengelolaan dan mobilisasi sumber daya manusia L P K Ndiatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan OrganisasiL P K N.

 

 

 

 

 

PASAL 33

Sumber Daya Keuangan/Finansial

 

(1)   Sumber daya keuangan/finansial L P K N diperoleh dari :

  1. Biaya administrasi/iuran Anggota
  2. Sumbangan dari perseorangan yang bersifat tidak mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan nilai-nilai dasar L P K N.;
  3. Sumbangan/hibah dari lembaga lain baik Nasional maupun internasional sepanjang tidak mengikat secara politis dan ideologis dan tidak bersumber dari hasil kegiatan merugikan masyarakat, dana korupsi dan kejahatan lainnya;
  4. Usaha-usaha lain yang sah dan sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan nilainilai dasar L P K N.
  5. Konstribusi Wajib Anggota terberdayakan Mengabdi,Bekerja Khusus , maksimal 20 % dari Gaji Pokok.

 

  • Ketentuan terkait dengan sumber daya keuangan/finansial berlaku bagi seluruh kompenen

L P K N dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

  • Tatacara pengelolaan sumberdaya keuangan/finansial L P K N. dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan SOP

 

PASAL 34

Sumber Daya Lain

 

(1)          Sumber daya lain L P K Ndapat berupa bangunan, kendaraan, peralatan dan bentuk

sumber dayafisik   lainnya yang dimiliki oleh anggota L P K N dan/atau pemangku kepentingan lain yangdapat digunakan dan dimanfaatkan oleh L P K Ndalam menjalankan visi, misi, program dankegiatan organisasi;

 

(2)          Tatacara dan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya lain ini akandiaturlebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan SOP L P K N.

 

 

BAB VI

BENTUK DAN MEKANISME SANKSI

PASAL 35

(1)   Setiap pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan organisasi dapat dijatuhkan sanksi berupa:

  1. Peringatan tertulis;
  2. Pemberhentian sementara sebagai Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dan/atau anggota;
  3. Pemberhentian Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dan/atau anggota secara tetap.

 

(2)   Sanksi dapat ditentukan dan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Cabang, Rapat Pimpinan

Daerah,           Rapat PimpinanNasional dan Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa;

 

(3)   Sanksi dijatuhkan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan pemberian kesempatan

membela diri kepada yang bersangkutan;

 

(4)   Sanksi yang telah dijatuhkan bersifat final dan mengikat.

 

 

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN

PASAL 36

Perubahan Anggaran Dasar

  1. Perubahan Anggaran Dasar L P K Ndapat dilakukan di dalam Musyawah Besar atau

Musyawarah  BesarLuar Biasa yang disetujui dan di Restui OlehPresiden Exsekutif selaku

Pejabat  Tertinggi dan Pendiri Lembaga ;

  1. Perubahan Anggaran Dasar L P K Ndinyatakan sah apabila disetujui setengah tambah 1 (satu)

dari jumlahanggota yang hadir dalam proses pengambilan keputusan Musyawarah Besar atau

Musyawarah Besar Luar Biasa , dan di Restui OlehPresiden Exsekutif selaku

Pejabat  Tertinggi dan Pendiri Lembaga

 

PASAL 37

Pembubaran LPK-RI

(1)   L P K N dapat dibubarkan di dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa;

ataspersetujuan Presiden Eksekutif selaku Pendiri.

(2)  Pembubaran L P K N yang dilakukan dalam Musyawarah Besar Luar Biasa harus

diajukan setengah  tambah 1 (satu) dari anggota L P K N;

(3)   Pembubaran L P K N dinyatakan sah apabila Musyawarah Umum Luar Biasa dihadiri

setengantambah 1   (satu) dari jumlah anggota dan disahkan oleh setengah tambah 1

(satu)  darijumlah anggota yang hadir, dan di Restui OlehPresiden Exsekutif

selaku Pejabat  Tertinggi dan Pendiri Lembaga

 

PASAL 38

Kekayaan LPK-RI

 

Apabila dibubarkan, maka segala kekayaan milik L P K N dapat dilimpahkan kepada organisasi lain yang sejenis atau organisasi yang konsisten melakukan visi dan misi yang sama dengan L P K N; Penetapan organisasi lain, sesuai Keputusan dan Kebijakan Presiden Eksekutif selaku Pendiri dan Pemilik Lembaga / Organisasi secara SAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII

PENUTUP

 

PASAL 39

Peraturan Peralihan

 

1)            Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam

Anggaran   Rumah Tangga,Uraian Tugas, Kode Etik Organisai, Peraturan Presiden Exsekutif   selaku  Ketua Umum dan SOP L P K N;

2)            Untuk pertama kali sebelum diselenggarakan Musyawarah Besar, maka Anggaran

Dasar dan    Anggaran Rumah Tangga ditetapkan di dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat

 

 

PASAL  40

 

Anggaran  Dasar ini  mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di             : Palu

Tanggal                                  : 31 Oktober 2019

 

 

KANTOR PUSAT

LEMBAGA PEMERHATI KHUSUS NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

 

EGAR MAHESA, SH

Ketua Umum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here