Bermodal KTP Palsu, TKA China Jadi Bos Perusahaan Nikel di Konawe Utara

586

Kendari (Media News Pemerhati) – Di tengah isu tolak 500 TKA China yang akan bekerja di Sulawesi Tenggara, seorang warga negara China berulah di Kabupaten Konawe Utara. Pria yang disebut bernama Mister Wang, memalsukan KTP sebagai identitasnya menjadi warga negara Indonesia.

Menurut informasi yang dihimpun Lembaga Pemerhati Khusus Nasional Republik Indonesia melaui laman https://m.liputan6.com, dia merupakan pemodal dan pimpinan pada dua perusahaan tambang di Konawe Utara. Selama bertahun-tahun berada di Sultra, dia sudah menikahi seorang wanita lokal dan beraktivitas di sana menggunakan identitas palsu.

Aksi Mister Wang, dilaporkan Irwan, salah seorang warga di Konawe Utara. Dia menyatakan, pria yang berasal dari Provinsi Shanxi China itu mencetak KTP palsu dan tidak melalui prosedur resmi.

“Bersama itu KTP, dia memiliki kartu keluarga dan buku nikah yang kami duga palsu juga,” ujar Irwan, Kamis (30/4/2020).

Dalam laporan Irwan di Polda Sulawesi Tenggara, TKA China itu menggunakan nama Wawan Saputra Razak di KTP palsu miliknya. Tertulis, Wawan Saputra Razak lahir di Shanxi China pada 1964.

KTP elektronik palsu itu, menggunakan blanko yang diduga asli dan berisi data asli soal Mister Wang. Masa berlakunya, mulai Februari 2020 hingga seumur hidup.

“Dalam KTP TKA China itu, dia tinggal di Kota Kendari, ternyata setelah kami cek tiada orang dimaksud,” ujar Irwan.

Irwan menceritakan, Mister Wang sudah bertahun-tahun menjadi pemodal pada dua perusahaan tambang. Perusahaan ini, melakukan eksplorasi nikel di wilayah Konawe Utara dan Mister Wang menjadi pemodal utama.

Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, AKBP Ferry Walintukan menyatakan, penyidik akan melakukan langkah tepat terkait kebenaran laporan dan informasi soal dugaan KTP palsu.

“Penyidik akan memeriksa, jika memang benar maka hukuman pidana itu,” ujar Ferry Walintukan.

Diketahui, TKA China yang memalsukan KTP di Konawe Utara menjadi pemodal di Perusahaan Bumi Konawe Abadi. Selain itu, dia juga menjadi pemilik di PT Cahaya Mandiri Perkasa Konawe Utara yang fokus menangani soal kadar nikel di wilayah itu.

Capil Benarkan KTP Palsu

Laporan soal KTP palsu milik TKA di Polda Sultra.(Liputan6.com/Ahmad Akbar Fua)
Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Kendari, Asni Bonea yang dikonfirmasi Liputan6.com membenarkan soal KTP palsu. Dia menyatakan, sudah menerima laporan dari warga dan langsung mengecek.

“Kami diminta membuat verifikasi keabsahan KTP diduga palsu itu. Lalu kami mengecek dan kami tak menemukan adanya kesesuaian data soal identitas Wawan Razak Saputra,” ujar Asni Bonea.

Asni Bonea membenarkan, pihaknya sudah melakukan verifikasi data base KTP. Dari pemeriksaan stafnya, tidak ditemukan data soal sidik jari, retina, dan bentuk wajah yang sesuai.

“Artinya, Wawan Razak Saputra tidak pernah melakukan perekaman di Kantor Catatan Sipil,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sudah mengeluarkan surat keterangan resmi kepada pelapor untuk diteruskan ke Polda Sultra. Surat ini, sudah berada di meja penyidik Polda Sultra.

Irwan, pelapor yang berhasil dihubungi menyatakan, pernah berupaya mengklarifikasi Mister Wang soal kebenaran KTP miliknya. Namun, ternyata Mister Wang menolak dan menelepon seorang oknum anggota polisi.

“Dia telepon polisi di Polda Sultra. Namun, kami tidak takut karena yang kami laporkan ini benar,” ujar Irwan.

Ketua Umum LPKN Republik Indonesia Egar Mahesa, Sanjana Hukum, menyarankan Pemerintah Pusat agar transaparansi masalah kehadiran Tenaga Kerja China yang sudah masuk Indonesia menggunakan Identiatas Palsu,
Dan Penggunaan KTP Palsu dapat do pidana sesuai ketentuan diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 (UU Administrasi Kependudukan), mengatur proses penerbitan e-KTP, lembaga yang berwenang sampai dengan Tindak Pidana Administrasi Kependudukan.

KTP adalah dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sedangkan yang dimaksud dengan Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Warga negara harus melaporkan setiap terjadi Peristiwa Kependudukan kepada Instansi yang berwenang. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Administrasi Kependudukan menerangkan:

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Dalam hal ini, sesuai Pasal 15 UU Administrasi Kependudukan, warga negara yang melakukan perpindahan kependudukan dalam lingkup wilayah NKRI diwajibkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah NKRI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
Pindah sebagaimana dimaksud diatas adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
Norma tentang pemenuhan administrasi kependudukan bagi warga negara yang melakukan perpindahan di dalam wilayah NKRI bersifat regulatif. Namun dokumen-dokumen yang menjadi syarat administrasi perpindahan harus benar atau tidak palsu. UU Administrasi Kependudukan mengatur sanksi pidana jika terdapat ketidak-benaran atau pemalsuan di dalam dokumen tersebut. Hal itu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 93 dan Pasal 97 UU Adminsitrasi Kependudukan.
Pasal 93 Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Ketentuan ini sudah sang at jelas, sehingga Pengguna KTP Palsu dapatlah dipidana sesuai amanat Undang-undang tersebut,.bukan hanya itu Ketum LPKN Republik Indonesia juga menyarankan Kepada Pihak Penegak hukum agar menangkap Dan menjerat hukum juga yang membantu proves pemalsuannya dengan Pasal 55 KUHP yang berbunyi (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1.Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2.mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2)Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Republic kita harus menegakkan Supermasi hukum yang sebenarnya. (LPKN Republik Indonesia), Jangan lupa Dukung Chanel ini dengan Cara Subscribe,like and Share agar kami semangat memberitakan hal-hal yang bermanfaat…..terimakasih

Dukung Chanel LPKN Republik Indonesia
www.lpkn.or.id & www.news.lpkn.or.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here